Seskab Kutim Rizali Hadi (batik hijau) saat mendampingi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meninjau venue MTQ Kaltim di Sangatta. (FOTO: Nupiansyah/Pro Kutim)
SANGATTA. Di tengah sorotan publik dan kritik yang mengalir deras dari berbagai kalangan, Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) Rizali Hadi akhirnya angkat suara. Isu ketidakhadirannya di kantor yang sempat mengemuka beberapa waktu terakhir, dijawabnya dengan tenang namun tegas.
Rizali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mangkir dari tugas sebagai pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Menurutnya, ketidakhadiran secara fisik di kantor bukan berarti mengabaikan kewajiban. Ia menyebut bahwa selama ini justru tengah menjalankan perintah dinas resmi dari Bupati Kutim di luar daerah.
“Kadang ada agenda Bupati yang harus saya hadiri di luar daerah. Jadi bukan saya menghilang, tapi memang sedang menjalankan penugasan,” ujar Rizali Hadi saat dikonfirmasi pada Kamis (11/7/2025).
Sejak dipercaya menjabat sebagai Seskab pada periode sebelumnya hingga kini, Rizali mengungkapkan bahwa sudah ada pembagian tugas yang jelas antara dirinya dengan pasangan kepala daerah. Sebagai pejabat yang berada dalam lingkaran koordinasi strategis pemerintahan, ia sering ditunjuk mewakili kepala daerah dalam berbagai agenda di luar wilayah.
Ia menyampaikan bahwa mobilitas kerja yang tinggi membuatnya harus menyusun waktu seefisien mungkin. Dalam banyak kasus, kegiatan luar daerah tidak hanya berlangsung satu hari. Oleh karena itu, dibanding bolak-balik ke Sangatta, Rizali memilih menyelesaikan beberapa agenda sekaligus dalam satu kali perjalanan dinas.
“Misalnya saya tiga hari di luar, daripada bolak-balik yang makan waktu dan tenaga, langsung saya lanjut ke kegiatan selanjutnya,” jelasnya.
Meski tidak selalu terlihat secara fisik di kantor, Rizali memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang kini berbasis digital sangat membantu efektivitas kinerjanya. Surat-menyurat dilakukan melalui aplikasi Srikandi, dan tanda tangan elektronik diterapkan untuk berbagai keperluan birokrasi.
“Semua pekerjaan tetap ditindaklanjuti. Jadi soal administrasi, tidak pernah ada kendala. Kalau ada ratusan berkas yang perlu ditandatangani, maka hari itu juga langsung saya selesaikan,” tegas Rizali.
Ia bahkan menyebut bahwa tidak pernah ada penumpukan dokumen fisik di meja kerjanya. Koordinasi dengan staf dan pejabat lain terus terjalin intens. Terutama melalui kanal digital yang dapat diakses dari mana saja.
Menanggapi isu bahwa ia sulit ditemui langsung oleh masyarakat atau pihak tertentu, Rizali kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menutup diri. Menurutnya, apabila ada keperluan khusus atau urusan pribadi yang mendesak, masyarakat tetap bisa menjumpainya sesuai mekanisme.
“Kalau ada yang ingin ketemu langsung, tentu bisa. Tapi saya pastikan tidak ada niat menghindar,” ujar dia.
Rizali juga menyampaikan bahwa keberadaan tiga Asisten Sekretaris Kabupaten di struktur pemerintahan menjadi penopang penting dalam memastikan roda pelayanan tidak terhambat meski ia sedang berada di luar daerah. Asisten I menangani urusan pemerintahan, Asisten II ekonomi dan pembangunan, Asisten III bidang administrasi.
“Jadi silakan masyarakat manfaatkan itu. Karena secara fungsi dan tupoksi, asisten tugqsnya adalah mendukung kinerja dari Sekretaris Kabupaten,” jelasnya.
Terkait kritik dan sorotan publik, dari kalangan DPRD maupun warga, Rizali menyambutnya secara terbuka. Baginya, kritik bukanlah serangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi datangnya dari pejabat legislator, tentunya sangat positif, sebab mereka pastinya mewakili aspirasi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kritik dan teguran tersebut. Itu saya anggap sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.
Penjelasan Rizali Hadi mencerminkan komitmen untuk tetap menjalankan amanah sebagai Seskab Kutim dengan penuh tanggung jawab. Di tengah berkembangnya narasi miring soal “menghilang”, ia tampil untuk meluruskan bahwa ketiadaan fisik bukan berarti ketiadaan fungsi. Dalam era digital dan tata kelola pemerintahan modern, kehadiran bisa bermakna lebih dari sekadar keberadaan secara fisik.
“Tidak ada maksud menghindar. Semua karena tanggung jawab pekerjaan,” tutupnya. (kopi3)
Sumber: Pro Kutim
