Bontang. Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam program strategis nasional pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menugaskan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang untuk memimpin pelaksanaan teknis dan percepatan realisasi program tersebut.
Melalui arahannya dalam kegiatan sosialisasi DKUMPP, Wali Kota menekankan pentingnya adaptasi program ini dengan kondisi perkotaan seperti Bontang, yang tidak memiliki desa dan lahan pertanian yang luas. Potensi seperti peternakan bisa menjadi alternatif utama yang bisa dikembangkan untuk mendukung program tersebut.
“Kami ingin koperasi ini benar-benar menjadi pusat ekonomi kelurahan, dengan model bisnis yang sesuai karakter masing-masing wilayah. Jangan sampai ada duplikasi usaha, agar koperasi ini bisa maksimal membantu masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal,” harapnya.
Plt. Kepala DKUMPP Bontang, Alfrita Junain Sande, menyampaikan bahwa DKUMPP telah menyusun langkah-langkah percepatan, termasuk sosialisasi ke seluruh camat, kelurahan, perwakilan perusahaan, perbankan, Ikatan Notaris Indonesia dan OPD terkait.
“Kita sudah berkoordinasi dengan notaris yang siap membantu pembentukan koperasi di setiap kelurahan,” ujarnya.
Alfrita juga menjelaskan bahwa pendanaan awal koperasi bisa diupayakan dari berbagai sumber, seperti dana Rp200 juta per RT, dana kelurahan dari Kemendagri, APBD, APBN, hingga CSR perusahaan. Pihaknya akan menyiapkan proposal pengajuan dana dan memastikan proses pembentukan koperasi berjalan sesuai regulasi, termasuk memanfaatkan skema pembiayaan yang dibolehkan oleh BPJM.
Setiap koperasi akan diarahkan memiliki model bisnis unik berdasarkan potensi lokal, guna menghindari duplikasi dan memaksimalkan dampak ekonomi. DKUMPP menargetkan pembentukan 15 koperasi di seluruh kelurahan dan peluncuran serentak pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
